Menampilkan 91–100 dari 200 hasil
· ~171ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita
• 26 Sep 2025
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan
…ering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
Berita
• 06 May 2026
Perpres RAN PE Berlaku: Pencegahan Terorisme atau Pembatasan HAM?
news.literasihukum.com/perpres-ran-pe-berlaku-pencegahan-terorisme-atau-pembatasan-ham
Secara resmi presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE
Berita
• 27 Mar 2024
11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?
news.literasihukum.com/tim-hukum-amin-di-mk
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...
Berita
• 06 Mar 2026
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan
Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 18 · Tahun 2023
• 07 Nov 2023
Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi
literasihukum.com/peraturan/17921/jabatan-fungsional-panitera-konstitusi
…ur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 2020
• 28 Sep 2020
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/peraturan/15464/perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-24-tahun-2003-tentang-mahkamah-konstitusi
…hun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
…Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi
…n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
Berita
• 16 May 2024
KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah
news.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024
KPU menegaskan bahwa gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.
