Opini • 11 Mar 2026

Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?

literasihukum.com/menulis-gelar-tanpa-ijazah-risiko-hukum

…an gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 34 · Tahun 1954 • 13 Nov 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

literasihukum.com/peraturan/16869/pemakaian-gelar-akuntan-accontant

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 15 · Tahun 2025

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum

literasihukum.com/peraturan/12451/penerapan-manajemen-risiko-di-lingkungan-kementerian-hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2023

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18654/penerapan-manajemen-risiko-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

…inator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2021 • 10 Nov 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9170/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2017

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11254/pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…aros Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

literasihukum.com/peraturan/9607/pedoman-pelaksanaan-pemberian-gelar-daerah-kepada-pahlawan-daerah-dan-tokoh-daerah-kabupaten-ketapang

…pati (Perbup) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR DAERAH KEPADA PAHLAWAN DAERAH DAN TOKOH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2022

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7315/pembentukan-tim-peneliti-dan-pengkaji-gelar-daerah

…p) Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 81 · Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9267/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-1-tahun-2017-tentang-pedoman-kenaikan-pangkat-penyesuaian-ijazah-dan-pemakaian-gelar-kesarjanaan-bagi-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…AROS NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia