Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~112ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2020
• 28 Sep 2020
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TANA TORAJA
literasihukum.com/peraturan/4457/peraturan-bupati-tana-toraja-nomor-28-tahun-2020-tentang-peran-lembang-dan-kelurahan-dalam-konvergensi-pencegahan-dan-percepatan-penurunan-stunting-di-kabupaten-tana-toraja
…raja Nomor 28 Tahun 2020 tentang PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TANA TORAJA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2021
• 06 Sep 2021
PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRA
literasihukum.com/peraturan/4687/peran-desa-dalam-penurunan-stunting-terintegra
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 135 Tahun 2021 tentang PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2021
• 06 Sep 2021
PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TANA TORAJA
literasihukum.com/peraturan/9317/peran-lembang-dan-kelurahan-dalam-konvergensi-pencegahan-dan-penanganan-stunting-di-kabupaten-tana-toraja
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2021 tentang PERAN LEMBANG DAN KELURAHAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TANA TORAJA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 87 · Tahun 2021
• 05 Nov 2021
PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/8819/peran-desa-dan-kelurahan-dalam-pencegahan-dan-penurunan-stunting-terintegrasi-di-kabupaten-maros
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 87 Tahun 2021 tentang PERAN DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025
• 10 Apr 2025
PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
literasihukum.com/peraturan/7573/peran-desa-dalam-penurunan-stunting-terintegrasi
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 31 Tahun 2025 tentang PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2020
• 23 Jun 2026
PERAN LEMBANG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
literasihukum.com/peraturan/275/peran-lembang-dalam-pencegahan-dan-penurunan-stunting-terintegrasi
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang PERAN LEMBANG DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 21 · Tahun 2025
• 31 Jul 2026
Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
literasihukum.com/peraturan/5553/tata-cara-peran-serta-masyarakat-dalam-pengawasan-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan
…aturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan