Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~18ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 03 May 2026
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
news.literasihukum.com/caveat-emptor-caveat-venditor-uu-pdp-ri
Pergeseran dari caveat emptor ke caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Berita
• 24 Feb 2026
Vendor Akui Dapat Bocoran Chromebook Era Nadiem
news.literasihukum.com/vendor-akui-bocoran-chromebook-era-nadiem
…upertone mengaku mendapat bocoran dari Google soal pengadaan Chromebook Kemendikbudristek era Nadiem. Kasus diduga rugikan negara Rp 2,1 triliun.
Berita
• 06 Jan 2024
JagaPemilu.com Diluncurkan
news.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024
JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...
Berita
• 21 Dec 2024
Regulations and Innovation: Lois Bar NYC as a Model of Sustainable Bars in the Modern Era
news.literasihukum.com/regulation-and-innovation-lois-bar-nyc-as-example-of-environmentally-friendly-bar-in-the-modern-era
…icle expands the discussion of each subtopic to meet the needs of in-depth readers while maintaining relevance to the legal niche.
Berita
• 21 Dec 2024
Regulasi dan Inovasi: Lois Bar NYC sebagai Contoh Bar Ramah Lingkungan di Era Modern
news.literasihukum.com/regulasi-dan-inovasi-lois-bar-nyc-sebagai-contoh-bar-ramah-lingkungan-di-era-modern
Artikel ini memperluas pembahasan setiap subtopik untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan niche hukum. Apakah ada revisi tambahan yang Anda perlukan?
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
…Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Berita
• 03 Jun 2024
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
news.literasihukum.com/pansel-kpk-melahirkan-pemimpin-anti-korupsi
Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?
Berita
• 29 Feb 2024
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...
Berita
• 14 Jan 2025
KPK Sita Rp 476,9 Miliar dari Gratifikasi Tambang Batubara di Kutai Kartanegara
news.literasihukum.com/kpk-sita-rp-4769-miliar-dari-gratifikasi-tambang-batubara-di-kutai-kartanegara
literasihukum.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dana mencapai Rp 476,9 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi atas produksi batubara di Kabupaten Kutai Karta...
Berita
• 16 Sep 2025
KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi
news.literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.