Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital · No. 1 · Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

literasihukum.com/peraturan/14662/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-komunikasi-dan-digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

…embahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2014 • 01 Sep 2014

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

literasihukum.com/peraturan/1100/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak

…un 2014 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros

…un 2013 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025

PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

literasihukum.com/peraturan/7042/prosedur-penanganan-kasus-anak-korban-kekerasan-anak-korban-eksploitasi-dan-pekerja-anak-terintegrasi

…Nomor 31 Tahun 2025 tentang PROSEDUR PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN, ANAK KORBAN EKSPLOITASI, DAN PEKERJA ANAK TERINTEGRASI

Materi Hukum • 17 Apr 2024

Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS

literasihukum.com/tanggung-jawab-bank-digital

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.

Opini • 19 Jan 2025

Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi

literasihukum.com/penguatan-konstitusionalisme-di-era-otoritarianisme-digital-tantangan-dan-solusi

Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...

Kamus Hukum

Pembuktian eksploitasi

literasihukum.com/kamus-hukum/1979/pembuktian-eksploitasi

Pembuktian eksploitasi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait eksploitasi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian eksploitasi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli,…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana eksploitasi

literasihukum.com/kamus-hukum/2611/pertanggungjawaban-pidana-eksploitasi

Pertanggungjawaban pidana eksploitasi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan eksploitasi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana eksploitasi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertan…