Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~23ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2011
• 15 Sep 2011
Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
literasihukum.com/peraturan/15612/masa-dispensasi-pelayanan-pencatatan-kelahiran-bagi-anak-yang-lahir-setelah-undang-undang-no-23-tahun-2006
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2011 tentang Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015
• 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2011
Dispensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
literasihukum.com/peraturan/14284/dispensasi-pencatatan-kelahiran-bagi-anak-yang-lahir-setelah-undang-undang-nomor-23-tahun-2006
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 6 · Tahun 2022
Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin Setelah Menyelesaikan Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022
literasihukum.com/peraturan/10625/pedoman-bantuan-pelunasan-biaya-pendidikan-siswa-miskin-setelah-menyelesaikan-pendidikan-pada-jenjang-sekolah-menengah-pertamamadrasah-tsanawiyah-sekolah-menengah-atas-madrasah-aliyah-dan-sekolah-menengah-kejuruan-tahun-anggaran-2022
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin Setelah Menyelesaikan Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Ma…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2015
Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/14288/pelaksanaan-kebijakan-transisional-pemerintah-kabupaten-bogor-setelah-ditetepkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2020
• 25 Sep 2020
TATA CARA PEMUSNAHAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3859/tata-cara-pemusnahan-dan-tata-cara-penghapusan-barang-milik-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 62 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMUSNAHAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 10 · Tahun 2023
• 08 Sep 2023
Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
literasihukum.com/peraturan/18240/tata-cara-penyusunan-penyampaian-dan-persetujuan-rencana-kerja-dan-anggaran-biaya-serta-tata-cara-pelaporan-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan B…
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 45 · Tahun 2025
• 19 Sep 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
literasihukum.com/peraturan/5462/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-2021-tentang-tata-cara-pengenaan-sanksi-administratif-dan-tata-cara-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berasal-dari-denda-administratif-di-bidang-kehutanan
…5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 9 · Tahun 2025
• 18 Jul 2026
Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi, dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
literasihukum.com/peraturan/10365/tata-cara-pemungutan-retribusi-tata-cara-penyelenggaraan-kerja-sama-atau-penunjukan-pihak-ketiga-dalam-melakukan-pemungutan-retribusi-dan-pemanfaatan-penerimaan-retribusi
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi, dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2024
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir dan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah
literasihukum.com/peraturan/6301/tata-cara-pelaksanaan-pengelolaan-ternak-gaduhan-sapi-dengan-sistem-bergulir-dan-tata-cara-penghapusan-piutang-daerah-atas-ternak-sapi-milik-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir dan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah