Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 02 May 2026
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
literasihukum.com/en/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2011
• 15 Sep 2011
Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
literasihukum.com/peraturan/15612/masa-dispensasi-pelayanan-pencatatan-kelahiran-bagi-anak-yang-lahir-setelah-undang-undang-no-23-tahun-2006
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2011 tentang Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Setelah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015
• 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2011
Dispensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
literasihukum.com/peraturan/14284/dispensasi-pencatatan-kelahiran-bagi-anak-yang-lahir-setelah-undang-undang-nomor-23-tahun-2006
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 59 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 6 · Tahun 2022
Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin Setelah Menyelesaikan Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2022
literasihukum.com/peraturan/10625/pedoman-bantuan-pelunasan-biaya-pendidikan-siswa-miskin-setelah-menyelesaikan-pendidikan-pada-jenjang-sekolah-menengah-pertamamadrasah-tsanawiyah-sekolah-menengah-atas-madrasah-aliyah-dan-sekolah-menengah-kejuruan-tahun-anggaran-2022
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin Setelah Menyelesaikan Pendidikan Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Ma…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2015
Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/14288/pelaksanaan-kebijakan-transisional-pemerintah-kabupaten-bogor-setelah-ditetepkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetepkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Materi Hukum
• 02 Mar 2023
Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
literasihukum.com/en/social-protection-for-workers-roles-and-challenges-of-the-social-security-organizing-agency-for-employment
Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...
Kamus Hukum
BPJS Ketenagakerjaan
literasihukum.com/kamus-hukum/962/bpjs-ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan Program jaminan sosial yang memberikan perlindungan seperti JKK, JHT, JKM, dan JP sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…
Kamus Hukum
Commanditaire Vennootschap (CV)
literasihukum.com/kamus-hukum/79/commanditaire-vennootschap-cv
Commanditaire Vennootschap (CV) Perseroan secara melepas uang atau perseoran komanditer; cara-cara pendiriannya diatur di dalam Pasal 19 KUH Dagang.
Kamus Hukum
Hak Uji Formil
literasihukum.com/kamus-hukum/113/hak-uji-formil
…Formil Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan