Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 54 · Tahun 2023 • 22 Nov 2023

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

literasihukum.com/peraturan/17623/penghentian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 11 · Tahun 2023

Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

literasihukum.com/peraturan/17847/basis-data-dan-penyajian-peta-rencana-tata-ruang-kawasan-strategis-nasional-dan-rencana-detail-tata-ruang-kawasan-perbatasan-negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perb…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 13 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang

literasihukum.com/peraturan/914/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangkepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-15-tahun-2022-tentang-prosedur-dan-tata-cara-pemberian-lisensi-tenaga-profesional-perencana-tata-ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang P…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 3 · Tahun 2025

Standar Pelayanan Penataan Ruang di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

literasihukum.com/peraturan/14637/standar-pelayanan-penataan-ruang-di-lingkungan-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Penataan Ruang di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 1 · Tahun 2023

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

literasihukum.com/peraturan/18774/manajemen-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-kekayaan-intelektual

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

Peraturan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional · No. 4 · Tahun 2022

Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan

literasihukum.com/peraturan/10461/pedoman-penyelenggaraan-administrasi-penyidikan

…Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2025

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/14750/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 2023

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

literasihukum.com/peraturan/17676/penyidikan-tindak-pidana-di-sektor-jasa-keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 165 · Tahun 2023

Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

literasihukum.com/peraturan/16177/tata-cara-permohonan-permintaan-dan-pembayaran-sanksi-administratif-berupa-denda-dalam-rangka-pengehntian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara

…nan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Kamus Hukum

Menghalangi Penyidikan

literasihukum.com/kamus-hukum/1780/menghalangi-penyidikan

Menghalangi Penyidikan Menghalangi Penyidikan adalah tindak pidana terkait menghalangi penyidikan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur menghalangi penyidikan telah terpenuhi. Sumber: KUHAP Rujukan: Kitab Undang-Undang H…