Opini • 03 May 2026

Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia

literasihukum.com/menuai-permasalahan-kepolisian-republik-indonesia

Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 53 · Tahun 2021

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

literasihukum.com/peraturan/18135/transplantasi-organ-dan-jaringan-tubuh

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 34 · Tahun 1986 • 30 Jul 1986

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

literasihukum.com/peraturan/15626/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-perundang-undangan-mengenai-hak-cipta-dan-mengenai-merek-perusahaan-dan-merek-perniagaan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2007 • 06 Sep 2007

Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

literasihukum.com/peraturan/15847/penanganan-permasalahan-hukum-dalam-rangka-pelaksanaan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-wilayah-dan-kehidupan-masyarakat-di-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-dan-kepulauan-nias-provinsi-sumatera-utara

…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Ke…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 156 · Tahun 2015 • 08 Apr 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

literasihukum.com/peraturan/4646/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-89-tahun-2011-tentang-penyelesaian-permasalahan-keuangan-bina-ekonomi-program-pemberdayaan-masyarakat-kelurahan-tahun-anggaran-2001-sampai-dengan-tahun-anggaran-2007

…n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2001 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

…turan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 23 · Tahun 2025

Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi

literasihukum.com/peraturan/6539/layanan-pengaduan-dan-penanganan-permasalahan-calon-pekerja-migran-indonesia-atau-pekerja-migran-indonesi

…gan Pekerja Migran Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Layanan Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesi