Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~19ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 15 Sep 2025
Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR
news.literasihukum.com/analisis-tuntutan-178-ujian-nyata-bagi-komitmen-hukum-pemerintah-dan-dpr
Analisis hukum dan politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.
Berita
• 29 Sep 2025
Kasus 2 Orang Hilang Pascademo, Yusril: Pemerintah Sudah Tahu Lokasinya
news.literasihukum.com/kasus-2-orang-hilang-pascademo-yusril-pemerintah-sudah-tahu-lokasinya
Pemerintah klaim sudah tahu lokasi 2 orang hilang pascademo Agustus. Menko Yusril sebut ada petunjuk, namun belum akan diungkap ke publik.
Berita
• 19 Mar 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
news.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung
Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
Berita
• 12 May 2026
Prodi "Kurang Relevan" Dibatasi, Solusi atau Ancaman Akademik?
news.literasihukum.com/prodi-kurang-relevan-dibatasi-solusi-atau-ancaman-akademik
Wacana pembatasan bahkan penutupan program studiyang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja oleh Kemendiktisaintek.
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
news.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Berita
• 14 Mar 2024
ASN Pria Kini Berhak Cuti 'Ayah' Saat Istri Melahirkan! Ini Durasinya
news.literasihukum.com/asn-kini-berhak-cuti-saat-istri-melahirkan
Pemerintah sedang merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP ini akan mengatur ten...
Berita
• 15 Jan 2026
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
news.literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
Berita
• 28 Apr 2026
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia
IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Berita
• 06 Mar 2024
Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024
news.literasihukum.com/putusan-mk-pilkada-november-2024
…tor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...