Menampilkan 110 dari 40 hasil · ~33ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2019
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
literasihukum.com/peraturan/13055/perjalanan-dinas-dalam-daerah-luar-daerah-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pejabat-pejabat-eselon-pejabat-yang-disetarakan-dengan-pejabat-eselon-dan-pegawai-negeri-sipil-serta-pegawai-tidak-tetap-kabupaten-muna-barat
…019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
…tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indo…
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2021
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
literasihukum.com/peraturan/13812/perjalanan-dinas-jabatan-bagi-pejabat-negara-pejabat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara
…up) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil
…tikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 63 · Tahun 2022
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/8490/fasilitasi-penyelenggaraan-persemayamanpelepasan-dan-pemakaman-jenazah-pejabat-mantan-pejabat-dan-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros
…ahun 2022 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025
Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
literasihukum.com/peraturan/11200/pedoman-penunjukan-pejabat-pelaksana-harian-atau-pejabat-pelaksana-tugas
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
Peraturan Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 2 · Tahun 2025
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
literasihukum.com/peraturan/7258/penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-bagi-usaha-mikro-dan-usaha-kecil
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 16 · Tahun 2024
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/14970/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
…ang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.