Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 101 · Tahun 2024
Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
literasihukum.com/peraturan/14902/tata-cara-penilaian-kesesuaian-rancangan-kebijakan-umum-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-rancangan-prioritas-dan-plafon-anggaran-sementara-dengan-kerangka-ekonomi-makro-dan-pokok-pokok-kebijakan-fiskal
…an Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Po…
Kamus Hukum
Kebijakan Fiskal
literasihukum.com/kamus-hukum/1666/kebijakan-fiskal
Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan fiskal. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan fiskal melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Ruju…
Kamus Hukum
Kebijakan Moneter
literasihukum.com/kamus-hukum/1667/kebijakan-moneter
Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan moneter. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan moneter melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945…
Kamus Hukum
Kebijakan Publik
literasihukum.com/kamus-hukum/1668/kebijakan-publik
Kebijakan Publik Kebijakan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Ruju…
Kamus Hukum
Kebijakan privasi
literasihukum.com/kamus-hukum/1026/kebijakan-privasi
Kebijakan privasi Dokumen yang menjelaskan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dibagikan, dan dilindungi. Contoh: Organisasi menerapkan kebijakan kebijakan privasi untuk mengurangi risiko kepatuhan dan keamanan. Hukum Teknologi &…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2014
• 21 Nov 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
literasihukum.com/peraturan/4901/kebijakan-akuntansi-pemerintah-daerah-kabupaten-tana-toraja
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 68 · Tahun 2017
• 13 Nov 2017
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
literasihukum.com/peraturan/5098/kebijakan-akuntansi-badan-layanan-umum-daerah-pada-rumah-sakit-umum-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan
…Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 68 Tahun 2017 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2022
• 28 Nov 2022
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
literasihukum.com/peraturan/7907/kebijakan-akuntansi-pemerintah-kabupaten-landak
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 61 Tahun 2022 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2023
• 13 Nov 2023
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG
literasihukum.com/peraturan/5312/kebijakan-akuntansi-badan-layanan-umum-daerah-pada-unit-pelaksana-teknis-rumah-sakit-umum-daerah-lanto-dg-pasewang
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2023 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 23 · Tahun 2024
• 26 Sep 2024
Kebijakan Umum Di Bidang Sistem Resi Gudang
literasihukum.com/peraturan/15144/kebijakan-umum-di-bidang-sistem-resi-gudang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum Di Bidang Sistem Resi Gudang