Kamus Hukum

Hak Atas Kebebasan Beragama

literasihukum.com/kamus-hukum/1446/hak-atas-kebebasan-beragama

Hak Atas Kebebasan Beragama Hak Atas Kebebasan Beragama adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan beragama. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan beragama dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…

Kamus Hukum

Hak Atas Kebebasan Bergerak

literasihukum.com/kamus-hukum/1447/hak-atas-kebebasan-bergerak

Hak Atas Kebebasan Bergerak Hak Atas Kebebasan Bergerak adalah kewenangan subjek hukum terkait hak atas kebebasan bergerak. Kategori: Hak Asasi Manusia Contoh: Pemegang hak atas kebebasan bergerak dapat menuntut perlindungan hukum atas hakn…

Kamus Hukum

Asas kebebasan berkontrak

literasihukum.com/kamus-hukum/22/asas-kebebasan-berkontrak

Asas kebebasan berkontrak Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip kebebasan berkontrak dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas kebebasan berkontrak dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujuka…

Kamus Hukum

Prinsip Kebebasan Berusaha

literasihukum.com/kamus-hukum/656/prinsip-kebebasan-berusaha

Prinsip Kebebasan Berusaha Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “kebebasan berusaha” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan prinsip kebebasan berusaha dalam menilai fakta d…

Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014 • 03 Nov 2014

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

literasihukum.com/peraturan/12509/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-bukan-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indragiri-hilir

…iri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2017 • 29 Sep 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/499/pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pada-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-toraja-utara

…raja utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2018 • 27 Sep 2018

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2372/pedoman-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-dilingkungan-pemerintah-kabupaten-bone

…ne Nomor 76 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2018 • 07 Nov 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3248/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-22-tahun-2018-tentang-tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-barru

…HAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Kamus Hukum

Penangkapan

literasihukum.com/kamus-hukum/174/penangkapan

Penangkapan Tindakan pembatasan sementara kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan. Contoh: Tahap penangkapan harus dilakukan sesuai prosedur agar alat bukti sah. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: KUHAP dan praktik p…