Hasil Pencarian: Hutang Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16791/penetapan-undang-undang-darurat-no-9-tahun-1952-lembaran-negara-no-59-tahun-1952-tentang-penyelesaian-hutang-negara-di-zaman-revolusi-sebagai-undang-undang

…-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1964 • 16 Jun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16908/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-5-tahun-1963-tentang-surat-hutang-landreform-lembaran-negara-tahun-1963-no-63-menjadi-undang-undang

…ang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang

Berita • 30 Apr 2024

Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik

news.literasihukum.com/jasa-penagihan-hutang-tips-memilih-yang-terbaik

Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?

Opini • 28 Feb 2023

Hukum Perdata Hutang Piutang

literasihukum.com/hukum-perdata-hutang-piutang

Literasi Hukum - Hutang dan piutang merupakan bagian dari hukum perdata dan menjadi hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan modern saat ini. Terutama dalam dunia bisnis, transaksi yang melibatkan...

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 9 · Tahun 1952

Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

literasihukum.com/peraturan/15962/penyelesaian-hutang-negara-di-zaman-pergolakan

Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1963 • 22 Jun 1963

Surat Hutang Landreform

literasihukum.com/peraturan/15751/surat-hutang-landreform

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 26 · Tahun 1950 • 24 Jul 2026

Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

literasihukum.com/peraturan/16620/pengesahan-dan-pengakuan-hutang-terhadap-kerajaan-belanda

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda

Opini • 02 Feb 2024

Apakah Hutang Piutang Dapat Dilaporkan Sebagai Tindak Pidana?

literasihukum.com/hutang-piutang-dalam-ranah-pidana

Artikel ini menjelaskan mengenai kemungkinan melaporkan hutang piutang sebagai perbuatan pidana dengan beberapa syarat. Simak penjelasannya!

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 6 · Tahun 2025 • 12 Jun 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

literasihukum.com/peraturan/14424/pencabutan-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-per03mpan032007-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-lingkungan-kementerian-negara-pendayagunaan-aparatur-negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/03/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bel…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesi…