Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Feb 2023
Memahami Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus
literasihukum.com/perbedaan-surat-kuasa-dan-surat-kuasa-khusus
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus. Yuk simak penjelasan lengkap di bawah ini! Surat Kuasa adalah dokumen resmi yang memberikan kewenangan k...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2010
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/2341/pendelegasian-wewenang-menetapkan-dan-pemberian-kuasa-menandatangani-surat-surat-keputusan-dan-surat-surat-lainnya-di-bidang-kepegawaian-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap
…2 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Opini
• 18 Feb 2024
Upaya Hukum Nasabah Bank Digital
literasihukum.com/upaya-hukum-terhadap-nasabah-bank-digital
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.
Opini
• 09 Feb 2023
Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang di Bank
literasihukum.com/surat-kuasa-pengambilan-uang-di-bank
Ketika Anda perlu menarik uang atau melakukan transaksi di bank, Anda mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke kantor cabang. Bisa juga Anda perlu mengambil uang untuk rekan bisnis yang terla...
Opini
• 15 Feb 2023
Akuisisi Bank: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
literasihukum.com/perlindungan-nasabah-akuisisi-bank
Ditulis oleh: Defian Putri Tiara (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka) Apa itu Perlindungan Hukum? Sebelum sampai pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Akuisisi...
Materi Hukum
• 17 Apr 2024
Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS
literasihukum.com/tanggung-jawab-bank-digital
Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.
Materi Hukum
• 31 Jul 2025
Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia
Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1957
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
literasihukum.com/peraturan/16018/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-daripada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-40
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-U…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2021
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
literasihukum.com/peraturan/642/batas-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-dan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-dalam-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-tahun-anggaran-2021
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2021 tentang BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHU…