Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2016 • 14 Nov 2016

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

literasihukum.com/peraturan/2847/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan

…erbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATA…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

literasihukum.com/peraturan/10422/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan

…(Perbup) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2025 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATA…

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 9 · Tahun 2024 • 03 Apr 2024

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi

literasihukum.com/peraturan/16158/tata-cara-penerbitan-pertimbangan-teknis-impor-perkakas-tangan-setengah-jadi

…strian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Perkakas Tangan Setengah Jadi

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · No. 3 · Tahun 2025 • 08 Sep 2025

Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/6126/tanda-tangan-elektronik-di-lingkungan-kepolisian-negara-republik-indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 13 · Tahun 2025 • 25 Apr 2025

Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

literasihukum.com/peraturan/10708/ruang-bebas-jaringan-transmisi-tenaga-listrik-dan-kompensasi-atas-tanah-bangunan-danatau-tanaman-yang-berada-di-bawah-ruang-bebas-jaringan-transmisi-tenaga-listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga List…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 28 · Tahun 1954

Biaya Legalisasi Tanda Tangan

literasihukum.com/peraturan/16875/biaya-legalisasi-tanda-tangan

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 39 · Tahun 2019

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/794/penerapan-tanda-tangan-elektronik-dalam-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-di-lingkungan-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-parepare

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 39 Tahun 2019 tentang PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 99 · Tahun 2019

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGNATURE) UNTUK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/9847/penggunaan-tanda-tangan-elektronik-e-signature-untuk-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-pada-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 99 Tahun 2019 tentang PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGNATURE) UNTUK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 44 · Tahun 2022

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

literasihukum.com/peraturan/13762/penggunaan-tanda-tangan-elektronik-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara

…Bupati (Perbup) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 3 · Tahun 2025

Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/11320/tanda-tangan-elektronik-pada-pengelolaan-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah