Search Results: wewenang

Kamus Hukum

Penyalahgunaan wewenang

literasihukum.com/kamus-hukum/861/penyalahgunaan-wewenang

Penyalahgunaan wewenang Penggunaan wewenang tidak sesuai tujuan pemberian wewenang atau melampaui/menyalahgunakan kewenangan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme yang tersedia. Hukum…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 89 · Tahun 2018 • 13 Nov 2018

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

literasihukum.com/peraturan/2365/wewenang-dan-tanggungjawab-pejabat-pengelola-barang-milik-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 89 Tahun 2018 tentang WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Kamus Hukum

Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

literasihukum.com/kamus-hukum/638/asas-larangan-penyalahgunaan-wewenang

Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “larangan penyalahgunaan wewenang” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan asas larangan penyalahg…

Kamus Hukum

Pengujian penyalahgunaan wewenang

literasihukum.com/kamus-hukum/877/pengujian-penyalahgunaan-wewenang

Pengujian penyalahgunaan wewenang Mekanisme untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam tindakan/keputusan tertentu. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas pengujian penyalahgunaan wewenang melalui meka…

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2006

Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol

literasihukum.com/peraturan/16205/wewenang-dan-tugas-penyelenggaraan-jalan-tol-pada-direktorat-jenderal-bina-marga-badan-pengatur-jalan-tol-dan-badan-usaha-jalan-tol

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2018 • 06 Apr 2018

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/1734/pendelegasian-wewenang-penandatanganan-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-cilacap

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 23 · Tahun 2022 • 21 Apr 2022

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/448/pendelegasian-wewenang-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-dan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-parepare

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 23 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 33 · Tahun 2025 • 15 Sep 2025

Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan

literasihukum.com/peraturan/8860/pencabutan-atas-peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-41-tahun-2022-tentang-pendelegasian-wewenang-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-perizinan-berusaha-dan-persetujuan-pemerintah-terkait-persetujuan-lingkungan

…s Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

literasihukum.com/peraturan/12085/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-77-tahun-2021-tentang-pendelegasian-wewenang-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-pelalawan

…un 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu…

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 34 · Tahun 2019 • 21 Jun 2026

Pendelegasian Sebagian Wewenang Penggunaan Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan

literasihukum.com/peraturan/16185/pendelegasian-sebagian-wewenang-penggunaan-barang-di-lingkungan-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-dalam-pelaksanaan-hibah-barang-milik-negara-dari-awal-direncanakan-untuk-diserahkan

…Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penggunaan Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara dari Awal Direncanakan…