Showing 110 of 200 results · ~430ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Opini • 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/en/judicial-structure-for-state-administrative-disputes
…jari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Opini • 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/en/state-administrative-court-decision-as-an-object-of-administrative-justice
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara · No. PER-3/MBU/03/2023 · Tahun 2023
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
literasihukum.com/peraturan/18132/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-tentang-organ-dan-sumber-daya-manusia-badan-usaha-milik-negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
Kamus Hukum
Keputusan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/138/keputusan-tata-usaha-negara
Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat k…
Opini • 09 Feb 2024
Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
literasihukum.com/en/the-leniency-program-a-powerful-tool-to-combat-cartels-and-foster-healthy-business-competition-in-indonesia
Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 4 · Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
literasihukum.com/peraturan/18798/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-6-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-pengelolaan-terpadu-usaha-mikro-dan-usaha-kecil-berupa-rumah-produksi-bersama-melalui-dana-tugas-pembantuan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil…
Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara · No. PER-2/MBU/03/2023 · Tahun 2023
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
literasihukum.com/peraturan/18300/pedoman-tata-kelola-dan-kegiatan-korporasi-signifikan-badan-usaha-milik-negara
…turan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
Materi Hukum • 04 May 2024
Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
literasihukum.com/en/violation-of-late-notification-of-share-acquisition-in-law-number-5-of-1999
…konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...
Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara · No. PER-1/MBU/03/2023 · Tahun 2023
Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
literasihukum.com/peraturan/18137/penugasan-khusus-dan-program-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-badan-usaha-milik-negara
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
Butuh Bantuan?
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.