Materi Hukum • 13 May 2026

Perampasan Aset Melalui Non-Conviction Based Forfeiture

literasihukum.com/en/perampasan-aset-melalui-non-conviction-based-forfeiture

Pelajari mekanisme perampasan aset melalui Non-Conviction Based Forfeiture di Indonesia. Pahami prosedur hukum acara perdata dalam penyitaan aset.

Opini • 15 Sep 2025

RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi

literasihukum.com/en/the-asset-forfeiture-bill-a-new-hope-against-corruption

RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?

Opini • 12 Sep 2024

Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia

literasihukum.com/en/the-legality-of-cryptocurrency-asset-investments-tradable-in-indonesia

Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/en/asset-forfeiture-in-corruption-crimes-through-criminal-and-civil-channels

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Berita • 29 May 2024

PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa

news.literasihukum.com/en/pdi-p-rejects-revision-of-constitutional-court-law-deputy-speaker-of-the-house-its-normal

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...

Opini • 09 Mar 2024

Bolehkah Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi?

literasihukum.com/en/is-a-nominee-arrangement-permissible-in-cooperative-asset-ownership

Artikel ini membahas mengenai Nominee Arrangement dalam Kepemilikan Aset Koperasi, adanya kesenjangan antara regulasi terkait pencatatan aset milik Koperasi dengan praktik di lapangannya yang masih be...

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Berita • 08 Apr 2026

Polri Usulkan RUU Narkotika Pertegas Perampasan Aset Kejahatan

news.literasihukum.com/en/the-indonesian-national-police-proposes-narcotics-bill-to-strengthen-confiscation-of-crime-assets

Polri usul RUU Narkotika perkuat perampasan aset hasil kejahatan narkoba. Tujuannya, memutus pendanaan jaringan narkotika lintas negara.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.