Materi Hukum • 28 Mar 2024

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: 2 Potensi Solusi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

literasihukum.com/en/arbitration-and-alternative-dispute-resolution-2-potential-solutions-for-resolving-disputes-out-of-court

…l ini merupakan pengantar yang membahas secara mendasar mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Materi Hukum • 03 Mar 2024

5 Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004

literasihukum.com/en/5-ways-to-resolve-industrial-relation-disputes-according-to-law-number-2-of-2004

Artikel ini membahas tentang beberapa pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari musyawarah antarpihak hingga melalui pengadilan

Opini • 12 Aug 2023

Alternative Dispute Resolution (ADR): Mengenal Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

literasihukum.com/en/alternative-dispute-resolution-adr-understanding-alternatives-in-consumer-dispute-resolution

Literasi Hukum - Temukan cara efisien dan efektif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelajari proses arbitrase, konsiliasi, dan mediasi untuk menjaga hu...

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 16 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/16575/penyelesaian-perselisihan-perburuhan

Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1957 • 08 Apr 1957

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/16000/penyelesaian-perselisihan-perburuhan

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1968 • 29 Jun 1968

Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

literasihukum.com/peraturan/16985/penyelesaian-perselisihan-antara-negara-dan-warga-negara-asing-mengenai-penanaman-modal

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 21 · Tahun 1958 • 02 Apr 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

literasihukum.com/peraturan/15574/pelaksanaan-pasal-31-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan-undang-undang-no-22-tahun-1957-lembaran-negara-no-42-tahun-1957

…an Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

Opini • 23 Sep 2023

Mengenal Combined process (Med-Arbitrase), Sebuah Peluang Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

literasihukum.com/en/understanding-the-combined-process-med-arb-an-opportunity-in-the-concept-of-industrial-relations-dispute-resolution

Literasi Hukum - Dalam perkembangan penyelesaian sengketa di hukum perdagangan internasional, konsep Combined Process (Med-Arbitrase) atau metode hibrid telah muncul sebagai solusi yang menarik. Artik...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2020 • 25 Sep 2020

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

literasihukum.com/peraturan/3925/penyelesaian-kasus-pertanahan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 59 Tahun 2020 tentang PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2020 • 09 Sep 2020

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15200/penyelesaian-uang-pengganti-yang-diputus-pengadilan-berdasarkan-undang-undang-nomor-3-tahun-1971-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi