Showing 110 of 173 results · ~382ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum • 14 Feb 2026
Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman
literasihukum.com/en/undelivered-deposits-article-on-embezzlement-in-the-new-criminal-code-threat-of-punishment
…pkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.
Opini • 24 Feb 2023
Perbedaan Penggelapan, Penipuan, dan Pencurian
literasihukum.com/en/the-difference-between-embezzlement-fraud-and-theft
Artikel ini menjelaskan mengenai perbedaan antara penggelapan, penipuan, dan pencurian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pertanyaan Saya adalah seorang pengusaha yan...
Materi Hukum • 13 Mar 2026
Apa Itu Penipuan Jual Beli Online? Analisis Pasal 492 KUHP
literasihukum.com/en/what-is-online-sales-fraud-analysis-of-article-492-of-the-criminal-code
…ang pembeli dipakai menutup utang lama lalu barang tak dikirim. Apakah termasuk penipuan, penggelapan, atau sengketa perdata? Simak analisis hukumnya.
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 26 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960
Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960
literasihukum.com/peraturan/15807/perubahan-pasal-27-dan-pasal-28-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-sebagaimana-telah-diubah-dan-dithambah-terakhir-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1960
…eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti U…
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 223 · Tahun 1961 • 06 Sep 1961
Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
literasihukum.com/peraturan/15570/pedoman-pelaksanaan-pasal-4-dan-pasal-5-undang-undang-nomor-3-prp-tahun-1960-tentang-penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warganegara-belanda
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 PRP. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warganegara Belanda
Opini • 12 Jan 2026
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
literasihukum.com/en/mines-taxes-and-a-nation-wounded-by-embezzlement
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014
PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 84 · Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16024/pengubahan-pasal-pasal-16-dan-19-undang-undang-pokok-bank-indonesia-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.