Search Results: modifikasi motor ojol

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 39 · Tahun 2023 • 26 Jul 2026

Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

literasihukum.com/peraturan/16450/konversi-sepeda-motor-dengan-penggerak-motor-bakar-menjadi-sepeda-motor-listrik-berbasis-baterai

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 13 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

literasihukum.com/peraturan/16093/perubahan-atas-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-3-tahun-2023-tentang-pedoman-umum-bantuan-pemerintah-dalam-program-konversi-sepeda-motor-dengan-penggerak-motor-bakar-menjadi-sepeda-motor-listrik-berbasis-baterai

…Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Berita • 02 May 2026

Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%

news.literasihukum.com/en/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen

Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.

Opini • 12 Oct 2024

Legal Opinion - HKI Desain Industri

literasihukum.com/en/legal-opinion-industrial-design-ip

- Hendra Setiawan Boen; Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia; Hukumonline.com; Jakarta; 2008. - Agus Sachari, Paradigma Desain di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986). - Budi Agu...

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1977 • 24 Nov 1977

PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/2039/persewaan-motor-wals-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1977 tentang PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1981 • 03 Jun 1981

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1999/merubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-7-tahun-1977-mengenai-persewaan-motor-wajib-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng

…RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 1977

PERSWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS

literasihukum.com/peraturan/349/perswaan-motor-wals-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tkii-maros

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1977 tentang PERSWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 195 · Tahun 2014

Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

literasihukum.com/peraturan/9204/pembatasan-lalu-lintas-sepeda-motor

…Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 141 · Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

literasihukum.com/peraturan/5020/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-195-tahun-2014-tentang-pembatasan-lalu-lintas-sepeda-motor

…ubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

Opini • 24 Feb 2023

Polemik Regulasi Ojek Online dan Konvensional

literasihukum.com/en/the-controversy-of-online-and-conventional-motorcycle-taxi-regulations

Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai polemik regulasi ojek online dan konvensional serta dasar hukumnya di Indonesia. Menilik Regulasi Hukum dalam Pembenahan Ojek Online Perkembanga...