Showing 110 of 200 results · ~336ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Opini • 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/en/the-formula-of-corruption-3-keys-to-corruption-occurring
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1965 • 06 Jul 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
literasihukum.com/peraturan/16922/pengadilan-dalam-lingkungan-peradilan-umum-dan-mahkamah-agung
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Kamus Hukum
Pembuktian korupsi
literasihukum.com/kamus-hukum/1986/pembuktian-korupsi
Pembuktian korupsi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait korupsi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian korupsi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dokumen, dan…
Kamus Hukum
Pertanggungjawaban pidana korupsi
literasihukum.com/kamus-hukum/2618/pertanggungjawaban-pidana-korupsi
Pertanggungjawaban pidana korupsi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan korupsi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana korupsi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab,…
Kamus Hukum
Tindak pidana korupsi
literasihukum.com/kamus-hukum/713/tindak-pidana-korupsi
Tindak pidana korupsi Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Huk…
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 2024 • 20 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
literasihukum.com/peraturan/4842/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2019-tentang-peradilan-pada-masyarakat-adat-port-numbay
…ra Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peradilan pada Masyarakat Adat Port Numbay
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958
Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…t No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960
Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…or 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962
Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi
…. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 7 · Tahun 1991
Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peraturan/15664/penerapan-undang-undang-nomor-5-tahun-1986-tentang-peradilan-tata-usaha-negara
…rintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.