Search Results: insentif hakim

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi

…Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Kamus Hukum

Keberatan pajak insentif pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1633/keberatan-pajak-insentif-pajak

Keberatan pajak insentif pajak Upaya administratif untuk meminta peninjauan kembali terhadap penetapan atau tindakan fiskal terkait pajak insentif pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Keberatan pajak insentif pajak: Keberatan diajukan dalam…

Kamus Hukum

Pajak insentif pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/1816/pajak-insentif-pajak

Pajak insentif pajak Istilah perpajakan yang berkaitan dengan insentif pajak serta akibat hukumnya. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Pajak insentif pajak: Istilah ini dipakai untuk menilai subjek, objek, tarif, administrasi, dan sanksi perpaja…

Kamus Hukum

Sengketa pajak insentif pajak

literasihukum.com/kamus-hukum/2864/sengketa-pajak-insentif-pajak

Sengketa pajak insentif pajak Perselisihan hukum antara wajib pajak dan otoritas berkaitan dengan pajak insentif pajak. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Sengketa pajak insentif pajak: Sengketa pajak biasanya berkaitan dengan penetapan, penagih…

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 42 · Tahun 2023 • 19 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

literasihukum.com/peraturan/18633/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2013-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-ad-hoc

…g Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17709/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…n Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

literasihukum.com/peraturan/18793/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-159pmk022016-tentang-pesyaratan-dan-besar-manfaat-tunjangan-hari-tua-bagi-hakim

…uangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1979/tata-cara-pemberian-keringanan-pengurangan-pembebasan-penundaan-dan-insentif-fiskal-atas-pajak-dan-penundaan-dan-insentif-fiskal-atas-pajak-dan-retribusi-daerah

…Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2019 • 15 Jul 2026

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA

literasihukum.com/peraturan/7368/penetapan-besaran-penghasilan-tetap-dan-tunjangan-kepala-desa-sekretaris-desa-perangkat-desa-lainnya-tunjangan-badan-permusyawaratan-desa-insentif-rukun-tetangga-insentif-kader-di-desa-honorarium-staf-dan-honorarium-pelaksanaan-kegiatan-di-desa

…PALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA