Opini • 11 Feb 2024

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

literasihukum.com/en/dirty-vote-documentary-film-exposing-president-jokowis-dirty-maneuvers-in-the-2024-election

Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/en/dirty-vote-a-documentary-film-exposing-the-2024-election-fraud

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 115 · Tahun 2012 • 12 Sep 2012

Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

literasihukum.com/peraturan/10924/pembebasan-sebagian-pajak-hiburan-untuk-produksi-film-nasional

…ota Jakarta Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara

literasihukum.com/peraturan/7056/penambahan-penyertaan-modal-negara-republik-indonesia-ke-dalam-modal-saham-perusahaan-umum-perum-produksi-film-negara

…aan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand dan Taiwan

literasihukum.com/peraturan/14699/pengenaan-bea-masuk-antidumping-terhadap-impor-produk-nylon-film-dari-republik-rakyat-tiongkok-thailand-dan-taiwan

…n Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film Dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand dan Taiwan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 148 · Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

literasihukum.com/peraturan/9628/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-115-tahun-2012-tentang-pembebasan-sebagian-pajak-hiburan-untuk-produksi-film-nasional

…an Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 Tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan Untuk Produksi Film Nasional

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 42 · Tahun 2023

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

literasihukum.com/peraturan/17638/perubahan-bentuk-badan-hukum-perusahaan-umum-perum-produksi-film-negara-menjadi-perusahaan-perseroan-persero

…Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Materi Hukum • 08 Nov 2024

Keabsahan Fotokopi Buku Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

literasihukum.com/en/the-validity-of-book-photocopies-as-evidence-in-civil-procedure-law

Artikel ini membahas tentang keabsahan fotokopi buku yang akan dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Opini • 03 Jan 2026

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

literasihukum.com/en/corruption-without-prison-the-normalization-of-legal-impunity

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

literasihukum.com/en/anomaly-in-corruption-law-enforcement-the-irony-of-impunity-for-structural-actors

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini