Showing 110 of 182 results · ~548ms
Tips: use specific keywords, e.g. "KUHAP" or "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 28 · Tahun 2025
Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025
literasihukum.com/peraturan/7158/pemberian-keringanan-danatau-pengurangan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-opsen-pajak-kendaraan-bermotor-dan-opsen-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-tahun-2025
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opse…
Opini • 12 Oct 2024
Legal Opinion - HKI Desain Industri
literasihukum.com/en/legal-opinion-industrial-design-ip
- Hendra Setiawan Boen; Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia; Hukumonline.com; Jakarta; 2008. - Agus Sachari, Paradigma Desain di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986). - Budi Agu...
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 47 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025
Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif
literasihukum.com/peraturan/1701/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 23 · Tahun 2025 • 11 Sep 2025
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024
literasihukum.com/peraturan/9179/penghitungan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-untuk-kendaraan-bermotor-pembuatan-tahun-2024-dan-sebelum-tahun-2024
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 31 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026
Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
literasihukum.com/peraturan/1962/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-danatau-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif-dan-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Be…
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 25 · Tahun 2025
Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
literasihukum.com/peraturan/4203/pembebasan-pokok-pajak-kendaraan-bermotor-dan-sanksi-administratif-berupa-denda-bagi-kendaraan-bermotor-yang-mutasi-kendaraan-ke-wilayah-provinsi-kalimantan-tengah
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Kendaraan Bermotor Yang Mutasi Kendaraan Ke Wilayah Provinsi Kalimantan…
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1956 • 08 Sep 1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
literasihukum.com/peraturan/16763/pengubahan-aturan-bea-meterai-1921-zegelverordening-1921
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1959 • 26 Sep 1959
Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921
literasihukum.com/peraturan/15722/pengubahan-dan-tambahan-aturan-bea-meterai-1921
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 25 · Tahun 1964 • 25 Nov 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
literasihukum.com/peraturan/16893/perubahan-dan-tambahan-ordonansi-aturan-bea-meterai-1921
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1954
Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
literasihukum.com/peraturan/15894/guna-menetapkan-waktu-berlakunya-aturan-hukuman-yang-termaksud-dalam-pasal-3-ayat-2-ordonansi-staatsblad-indonesia-1948-no-141-untuk-selanjutnya
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Sign in to start Live Chat.
Sign in to use Live Chat
Live Chat is available only for signed-in users so your conversation history is saved securely.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Send an email to the admin for formal requests.
Help Center
Cek panduan singkat dan informasi layanan.