Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 82 · Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

literasihukum.com/peraturan/17830/perubahan-keempat-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2014-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi

…Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/en/the-formula-of-corruption-3-keys-to-corruption-occurring

…bahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 42 · Tahun 2023 • 19 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

literasihukum.com/peraturan/18633/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2013-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-ad-hoc

…g Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 40 · Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/17709/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…an Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung

…n Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 21 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

literasihukum.com/peraturan/18793/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-159pmk022016-tentang-pesyaratan-dan-besar-manfaat-tunjangan-hari-tua-bagi-hakim

…uangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Kamus Hukum

Akuntabilitas kinerja

literasihukum.com/kamus-hukum/1291/akuntabilitas-kinerja

Akuntabilitas kinerja Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Akuntabilitas kinerja: Istilah ini sering dipakai untuk menilai kewenangan, prosedur,…

Kamus Hukum

Pengawasan akuntabilitas kinerja

literasihukum.com/kamus-hukum/2169/pengawasan-akuntabilitas-kinerja

Pengawasan akuntabilitas kinerja Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan akuntabilitas kinerja: Pengawasan dilakukan untuk…

Kamus Hukum

Sengketa akuntabilitas kinerja

literasihukum.com/kamus-hukum/2726/sengketa-akuntabilitas-kinerja

Sengketa akuntabilitas kinerja Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait akuntabilitas kinerja. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa akuntabilitas kinerja: Sengketa administratif…

Kamus Hukum

Asas akuntabilitas

literasihukum.com/kamus-hukum/609/asas-akuntabilitas

Asas akuntabilitas Prinsip dalam hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas akuntabilitas dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum