Berita • 14 Mar 2026

Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus

news.literasihukum.com/en/commission-iii-of-the-house-of-representatives-urges-police-to-thoroughly-investigate-the-attack-on-kontras-activist-andrie-yunus

DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HAM?

Berita • 14 Mar 2026

Komisaris Tinggi PBB Soroti Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

news.literasihukum.com/en/un-high-commissioner-highlights-acid-attack-case-of-kontras-activist

PBB soroti kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus. Desakan investigasi & perlindungan pembela HAM menguat. Apa dampak hukumnya?

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/en/attacks-on-human-rights-defenders-must-not-be-tolerated

…M adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.

Berita • 25 Mar 2026

Polisi Ungkap Jejak Pelarian Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS

news.literasihukum.com/en/police-uncover-trail-of-escape-by-perpetrator-of-acid-attack-on-kontras-activist

Polisi ungkap jejak pelarian pelaku penyiraman air keras aktivis KontraS. Analisis CCTV dan komunikasi jadi fokus pengejaran.

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 24 · Tahun 2017 • 14 Nov 2017

Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15484/pedoman-materi-muatan-hak-asasi-manusia-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 13 · Tahun 2018 • 16 Apr 2018

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15488/penerjemahan-resmi-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 29 · Tahun 2018 • 21 Sep 2018

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15485/pengharmonisasian-rancangan-peraturan-perundang-undangan-oleh-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2020 • 01 Sep 2020

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik

literasihukum.com/peraturan/15017/penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan-secara-elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik