Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/en/election-bill-included-in-the-2026-national-legislation-program-commission-ii-of-the-house-of-representatives-ready-to-discuss-public-attention-intensifies

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Kamus Hukum

Prolegnas

literasihukum.com/kamus-hukum/463/prolegnas

Prolegnas Program Legislasi Nasional: daftar prioritas pembentukan undang-undang dalam periode tertentu. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Prolegnas" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujuk…

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/en/revision-of-the-election-law-post-constitutional-court-decision-an-urgent-constitutional-obligation

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Kamus Hukum

Asas prioritas

literasihukum.com/kamus-hukum/1350/asas-prioritas

Asas prioritas Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip prioritas dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas prioritas dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2016 • 09 Sep 2016

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2016

literasihukum.com/peraturan/2433/prioritas-penggunaan-dana-desa-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-di-kabupaten-bone-tahun-2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 38 Tahun 2016 tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2016

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2017 • 20 Apr 2017

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017

literasihukum.com/peraturan/5689/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-alokasi-dana-desa-setiap-desa-dan-prioritas-penggunaan-alokasi-dana-desa-kabupaten-jeneponto-tahun-anggaran-2017

…2017 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 34 · Tahun 2023 • 08 Nov 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023

literasihukum.com/peraturan/2897/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-4-tahun-2023-tentang-tata-cara-pembagian-penyaluran-dan-prioritas-penggunaan-dana-desa-kabupaten-takalar-tahun-anggaran-2023

…AHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2023