Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/en/legal-provisions-regarding-the-authority-of-notaries-in-the-making-of-deeds-related-to-land-matters

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Materi Hukum • 26 Jan 2024

Mengenal 4 Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia

literasihukum.com/en/understanding-the-4-types-of-land-tenure-rights-in-indonesia

Artikel ini menjelaskan mengenai 4 jenis hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional di Indonesia

Opini • 11 Jan 2025

Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang

literasihukum.com/en/highlighting-the-agrarian-reform-program-in-batulawang-village

Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria

Materi Hukum • 11 Mar 2023

Penyelesaian Sengketa Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol

literasihukum.com/en/land-dispute-resolution-in-toll-road-development

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.

Materi Hukum • 18 May 2026

Perlindungan Hukum Pembeli Tanah dalam Sengketa Sertifikat Ganda

literasihukum.com/en/perlindungan-hukum-pembeli-tanah-dalam-sengketa-sertifikat-ganda

Sengketa sertifikat ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli tanah. Artikel ini membahas perlindungan hukum dan konsep pembeli beritikad baik.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 60 · Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut

literasihukum.com/peraturan/6250/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-116-tahun-2019-tentang-prosedur-pemungutan-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-kabupaten-tanah-laut

…an Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut

Materi Hukum • 13 Jul 2024

Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik

literasihukum.com/en/the-difference-between-the-state-administrative-court-and-the-district-court-in-their-authority-regarding-land-cases-on-ownership-certificates

Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM

Opini • 22 Jun 2024

Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!

literasihukum.com/en/the-transition-to-electronic-land-certificates-the-government-must-be-wise-and-not-make-things-difficult-for-the-people

Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik