Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/en/undelivered-deposits-article-on-embezzlement-in-the-new-criminal-code-threat-of-punishment

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Materi Hukum

7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum

literasihukum.com/en/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum

Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.

Opini • 14 Feb 2026

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

literasihukum.com/en/prabowos-papuan-sawitisation-conflict-of-customary-rights-and-green-constitution

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Materi Hukum • 04 May 2024

Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

literasihukum.com/en/violation-of-late-notification-of-share-acquisition-in-law-number-5-of-1999

Artikel ini membahas implikasi hukum dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

Materi Hukum • 28 May 2024

Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?

literasihukum.com/en/what-are-the-valid-requirements-for-an-agreement-according-to-article-1320-of-the-indonesian-civil-code-in-online-loans

Pelajari bagaimana pinjaman online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian

Materi Hukum • 26 Oct 2024

Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-development-of-the-indonesian-legal-system

Artikel ini membahas tentang sistem hukum yang dipakai di Indonesia sebelum penjajahan, penjajahan, dan pasca penjajahan.

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/en/the-complete-guide-to-ai-law-for-businesses-in-indonesia-navigating-regulations-copyright-and-responsibilities

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Positif atau Negatif Legislator? Membedah Peran Ideal Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/legislators-positive-or-negative-dissecting-the-ideal-role-of-the-constitutional-court

Literasi Hukum - Setiap kali Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang kontroversial dan berdampak luas—seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presi...

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/en/a-new-chapter-in-indonesian-democracy-a-comprehensive-analysis-of-the-constitutional-courts-decision-overturning-the-presidential-threshold

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Materi Hukum • 15 Feb 2026

Diperas atau Diancam Sebar Aib? Ini Pasal 482–483 KUHP Baru dan Hukuman Maksimalnya

literasihukum.com/en/extorted-or-threatened-to-disclose-disgrace-here-are-articles-482-483-of-the-new-criminal-code-and-the-maximum-penalties

Pelaku memaksa Anda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Pasal 482) dan pengancaman (Pasal 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.