Search Results: pasal perampasan KUHP

Regulations Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009

literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009

….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Article 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…

Regulations Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025

…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Article 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

Opinion - Jan 24, 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1

literasihukum.com/en/all-about-criminal-law-part-1

Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Opinion - Feb 05, 2024

Criminal Law Section 10: Conjunction of Crimes

literasihukum.com/en/all-about-criminal-law-part-10-concurrence-of-criminal-acts

This article discusses the conjunction of criminal offenses in Indonesia. Do you want to know what are the types of concurrent criminal offenses? Check out this article!

Legal Materials - Jul 16, 2025

Thoroughly Exploring Mens Rea and Actus Reus

literasihukum.com/en/thoroughly-examining-mens-rea-and-actus-reus

Understand the meaning of mens rea and actus reus as fundamental elements of criminal offense in Indonesian criminal law. In-depth analysis of the differences between dolus and culpa, the nature of unlawfulness, and the...

Opinion - Feb 23, 2023

Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Sangat Lama, Bagaimana Kepastian Eksekusinya setelah Disahkannya KUHP Baru?

literasihukum.com/en/the-waiting-period-for-the-execution-of-death-row-convicts-is-very-long-what-is-the-certainty-of-execution-after-the-enactment-of-the-new-criminal-code

…rbaru masa tunggu eksekusi terpidana mati yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa bulan terakhir atensi masyaraka...

Legal Materials - Feb 15, 2026

Blackmailed or Threatened to Spread Disgrace? Here are Articles 482-483 of the New Criminal Code and Maximum Penalties

literasihukum.com/en/extorted-or-threatened-to-disclose-disgrace-here-are-articles-482-483-of-the-new-criminal-code-and-the-maximum-penalties

…nda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Article 482) dan pengancaman (Article 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.

News - 25 Dec 2025

AGO showcases 6T of seized money from corruption

news.literasihukum.com/en/the-attorney-generals-office-showcases-6t-of-confiscated-funds-from-corruption-cases

AGO confiscates Rp6.6 T of corruption assets. Prabowo: Fight Greednomics!

Opinion - 02 Mar 2023

Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?

literasihukum.com/en/corporate-regulations-in-the-criminal-code-act-of-2023-what-you-need-to-know

…dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan aturan baru terkait pidana korporasi. Article 45 hingga Article 49 KUHP Nasional menga...

News - Jan 06, 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/en/criminal-code-transition-cases-judges-encouraged-to-firmly-choose-the-old-or-new-articles-that-are-most-advantageous

…P Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal old vs pasal baru berdasarkan Article 618 jo Article 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.