Materi Hukum • 01 Mar 2026

Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

literasihukum.com/en/can-a-debtor-be-criminalized-here-is-the-legal-explanation

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Berita • 16 Apr 2026

Mengenal Whistleblower dalam Hukum Indonesia: Definisi dan Perlindungannya

news.literasihukum.com/en/understanding-whistleblowers-in-indonesian-law-definition-and-protection

Artikel ini membahas definisi whistleblower, contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di…

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/en/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Materi Hukum • 19 Mar 2023

Peran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/en/the-important-role-of-academic-papers-in-the-formation-of-laws-and-regulations

Literasi Hukum - Dalam dunia hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan seksama, karena peraturan perundang-...

Materi Hukum • 13 Feb 2024

Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia

literasihukum.com/en/understanding-democracy-the-foundation-of-indonesian-political-life

Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/en/the-proposed-revisions-to-the-indonesian-national-armed-forces-tni-and-indonesian-national-police-polri-laws-should-be-halted-the-president-is-expected-not-to-issue-a-presidential

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Berita • 17 May 2024

DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-ignores-public-input-revision-of-the-constitutional-court-law-continues

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

Berita • 24 Dec 2024

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

news.literasihukum.com/en/amnesty-plan-for-corruptors-awaits-presidential-directives

JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...

Materi Hukum • 27 Jul 2025

Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics

literasihukum.com/en/presidentialism-system-in-the-environmental-ethics-guide

Kekuasaan yang tidak terikat pada batas etik ekologis, pada akhirnya, akan menjadi kekuasaan yang destruktif.

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/en/ratification-of-the-draft-criminal-code-postponed-further-discussion-after-dpr-recess

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...