Kamus Hukum

Standar mutu

literasihukum.com/kamus-hukum/1083/standar-mutu

…ndar mutu Spesifikasi/ketentuan kualitas minimal barang/jasa yang harus dipenuhi. Contoh: Konsumen dapat menuntut standar mutu apabila mengalami kerugian akibat produk. Perlindungan Konsumen Rujukan umum: perlindungan konsumen

Opini • 11 Feb 2024

Pengantar Hukum Dagang: Memahami Dasar-dasar Hukum dalam Dunia Bisnis

literasihukum.com/en/introduction-to-commercial-law-understanding-the-fundamentals-of-law-in-the-business-world

Literasi Hukum - Pengantar Hukum dagang merupakan salah satu bagian penting dalam dunia bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seringkali terjadi berbagai transaksi dan interaksi antara perusahaan, individu,...

Opini • 21 Sep 2025

Aspek Hukum dalam Transaksi Voucher Game Online: Panduan Aman agar Tak Merugi

literasihukum.com/en/legal-aspects-of-online-game-voucher-transactions-a-safety-guide-to-avoid-losses

…transaksi voucher online & tips aman agar terhindar dari penipuan dan kerugian. Pelajari hakmu!

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

literasihukum.com/peraturan/12666/rencana-induk-pemajuan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas-tahun-2025-2049

…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 68 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

literasihukum.com/peraturan/15918/persetujuan-konvensi-hak-hak-politik-kaum-wanita

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah

…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1959

Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16703/pembatalan-hak-hak-pertambangan

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011

Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah