Kamus Hukum

Keuangan Negara

literasihukum.com/kamus-hukum/1744/keuangan-negara

…adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait keuangan negara. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat keuangan negara melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Repu…

Kamus Hukum

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2825/sengketa-kewenangan-lembaga-negara

…ah administrasi atau ketatanegaraan terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat sengketa kewenangan lembaga negara melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undan…

Kamus Hukum

Check and balances

literasihukum.com/kamus-hukum/888/check-and-balances

…ang kekuasaan negara. Contoh: Materi Check and balances sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara

Kamus Hukum

Kekuasaan kehakiman

literasihukum.com/kamus-hukum/879/kekuasaan-kehakiman

…kehakiman Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Contoh: Materi Kekuasaan kehakiman sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 &…

Kamus Hukum

Pemecahan kekuasaan

literasihukum.com/kamus-hukum/887/pemecahan-kekuasaan

…pemusatan kekuasaan. Contoh: Materi Pemecahan kekuasaan sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara

Kamus Hukum

UUD 1945

literasihukum.com/kamus-hukum/465/uud-1945

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “UUD 1945” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara

Opini • 28 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-7: Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana

literasihukum.com/en/all-about-criminal-law-part-7-accountability-in-criminal-law

Artikel ini membahas mengenai konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana, meliputi alasan pembenar, pemaaf, daya paksa, pembelaan terpaksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Materi Hukum • 13 Jul 2024

Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik

literasihukum.com/en/the-difference-between-the-state-administrative-court-and-the-district-court-in-their-authority-regarding-land-cases-on-ownership-certificates

Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM

Opini • 17 Feb 2024

Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

literasihukum.com/en/unlawful-acts-by-public-officials

Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.

Kamus Hukum

Pengawasan arsip negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2172/pengawasan-arsip-negara

Pengawasan arsip negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan arsip negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan arsip negara: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan pemerin…