Search Results: Difference Between Regulation and Decree

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 2000

Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

literasihukum.com/peraturan/17457/pengesahan-ilo-convention-nomor-182-concerning-the-prohibition-and-immediate-action-for-elimination-of-the-worst-forms-of-child-labour-konvensi-ilo-nomor-182-mengenai-pelarangan-dan-tindakan-segera-penghapusan-bentuk-bentuk-pekerjaan-terburuk-untuk-anak

…Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Be…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

literasihukum.com/peraturan/15675/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988

…97 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 10 · Tahun 2023

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara

literasihukum.com/peraturan/18579/peraturan-keselamatan-penerbangan-sipil-bagian-176-tentang-pencarian-dan-pertolongan-search-and-rescue-pada-kecelakaan-pesawat-udara

…turan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1967

Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

literasihukum.com/peraturan/16960/perubahan-undang-undang-no-9-tahun-1966-tentang-keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-international-monetary-fund-dan-bank-for-reconstruction-and-development-lembaran-negara-tahun-1966-no-36

…Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 30 · Tahun 2025

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

literasihukum.com/peraturan/4970/perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2024-tentang-tim-nasional-persiapan-dan-percepatan-keanggotaan-indonesia-dalam-organisasi-kerja-sama-ekonomi-dan-pembangunan-organisation-for-economic-co-operation-and-development

…lam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 35 · Tahun 2025

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

literasihukum.com/peraturan/6833/tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-dan-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-dan-daftar-merek-refined-bleached-and-deodorized-palm-plein-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umum

…an Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Kamus Hukum

Asas check and balances

literasihukum.com/kamus-hukum/1310/asas-check-and-balances

Asas check and balances Prinsip dalam hukum yang menuntut saling mengawasi antar lembaga negara. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas check and balances dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum

Kamus Hukum

Check and balances

literasihukum.com/kamus-hukum/888/check-and-balances

Check and balances Mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan antar cabang kekuasaan negara. Contoh: Materi Check and balances sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata neg…

Materi Hukum • 11 Jun 2023

The Legal Landscape of Bitcoin and Cryptocurrency in Indonesia

literasihukum.com/legal-landscape-bitcoin-in-indonesia

…egal challenges around the world. This article aims to shed light on the legal status and regulations surroun...

Materi Hukum • 06 Mar 2024

Konsepsi Teori Hukum dalam Nuansa Filsafat Hukum

literasihukum.com/konsepsi-teori-hukum-dalam-nuansa-filsafat-hukum

Pahami konsepsi teori hukum & filsafat hukum: hukum alam, positivisme. Manfaat & penerapan dalam konteks Indonesia.