Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 45 · Tahun 2025 • 10 Jul 2026

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum

literasihukum.com/peraturan/4880/penempatan-uang-daerah-pada-bank-umum

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Jayapura Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2015

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

literasihukum.com/peraturan/1075/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajian-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2015

…ta (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJIAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2014

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2014

literasihukum.com/peraturan/1138/penetapan-batas-maksimal-pemberian-uang-persediaan-up-dan-batas-minimal-pengajuan-spp-gu-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-tahun-anggaran-2014

…ta (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2014 tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 1996

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL 4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES

literasihukum.com/peraturan/1848/perubahan-pertama-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-10-tahun-1990-tanggal-4-juni-1990-tentang-uang-leges

…ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 1990 TANGGAL 4 JUNI 1990 TENTANG UANG LEGES

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 1994

Uang Leges

literasihukum.com/peraturan/1945/uang-leges

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Uang Leges

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/en/unveiling-the-parliamentary-threshold-benefits-challenges-and-alternatives

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Kamus Hukum

Tindak pidana pencucian uang (TPPU)

literasihukum.com/kamus-hukum/678/tindak-pidana-pencucian-uang-tppu

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Perbuatan menyamarkan asal-usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Contoh: Jaksa menilai ada tindak pidana pencucian uang (tppu) sebelum menyusun tuntutan. Hukum Pidana Ruj…

Kamus Hukum

Uang penggantian hak

literasihukum.com/kamus-hukum/948/uang-penggantian-hak

Uang penggantian hak Penggantian hak-hak pekerja seperti cuti yang belum diambil, biaya, atau hak lain sesuai ketentuan. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Uang penggantian hak sesuai aturan ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan R…

Kamus Hukum

Uang penghargaan masa kerja

literasihukum.com/kamus-hukum/947/uang-penghargaan-masa-kerja

Uang penghargaan masa kerja Kompensasi berdasarkan masa kerja yang dibayarkan dalam kondisi tertentu pada saat berakhirnya hubungan kerja. Contoh: Perusahaan wajib mematuhi ketentuan Uang penghargaan masa kerja sesuai aturan ketenagakerjaan…

Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/en/recovery-of-state-financial-losses-from-corruption-by-fugitive-defendants-the-urgency-of-in-absentia-trials-in-corruption-cases

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.