Search Results: pasal penggelapan

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 64 · Tahun 1954

Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

literasihukum.com/peraturan/15565/pelaksanaan-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952-lembaran-negara-no-47-tahun-1952

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009

literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009

….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025

…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

Materi Hukum • 01 Mar 2026

Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

literasihukum.com/en/can-a-debtor-be-criminalized-here-is-the-legal-explanation

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Opini • 02 Feb 2024

Apakah Hutang Piutang Dapat Dilaporkan Sebagai Tindak Pidana?

literasihukum.com/en/can-debts-receivable-be-reported-as-a-criminal-act

Artikel ini menjelaskan mengenai kemungkinan melaporkan hutang piutang sebagai perbuatan pidana dengan beberapa syarat. Simak penjelasannya!

Berita • 23 Apr 2026

Eks Pejabat BNI Ditahan Polda Sumut Terkait Dana Paroki Aek Nabara

news.literasihukum.com/en/eks-pejabat-bni-ditahan-polda-sumut-terkait-dana-paroki-aek-nabara

Mantan Kepala Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim resmi ditahan Polda Sumut terkait penggelapan Rp28 miliar dana umat. Polisi usut selisih pengakuan tersangka.

Kamus Hukum

Actio in pauliana

literasihukum.com/kamus-hukum/5/actio-in-pauliana

…bkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang menyebabkan penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPerdata)

Kamus Hukum

Commanditaire Vennootschap (CV)

literasihukum.com/kamus-hukum/79/commanditaire-vennootschap-cv

…oan secara melepas uang atau perseoran komanditer; cara-cara pendiriannya diatur di dalam Pasal 19 KUH Dagang.

Kamus Hukum

Surat Dakwaan

literasihukum.com/kamus-hukum/734/surat-dakwaan

Surat Dakwaan Dokumen penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, dan pasal yang didakwakan. Contoh: Tahap surat dakwaan harus dilakukan sesuai prosedur agar alat bukti sah. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: KUHAP dan pra…