Search Results: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 4 · Tahun 2025

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam

literasihukum.com/peraturan/7453/perubahan-atas-peraturan-wali-kota-batam-nomor-47-tahun-2023-tentang-penyelenggaraan-pengelolaan-tanah-di-atas-hak-pengelolaan-pemerintah-kota-batam

…tang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/en/fleksibilitas-tanpa-keadilan-tantangan-hukum-ketenagakerjaan-pasca-uu-cipta-kerja

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Opini • 23 Dec 2025

Menanti RUU EBET di Tengah Target Second NDC Indonesia

literasihukum.com/en/awaiting-the-new-and-renewable-energy-bill-amidst-indonesias-second-ndc-target

Target ambisius (LCCP) terancam oleh disonansi regulasi domestik. Ketiadaan payung hukum setingkat UU menciptakan ketidakpastian bagi transisi energi.

Opini • 27 Jan 2026

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

literasihukum.com/en/reckless-legislation-authoritarianism-cloaked-in-law

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 25 · Tahun 2018 • 13 Jul 2026

Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

literasihukum.com/peraturan/8442/pedoman-penetapan-jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-dan-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup

…tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2013

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

literasihukum.com/peraturan/854/jenis-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-dilengkapi-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-atau-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup

…ara Nomor 23 Tahun 2013 tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 159 · Tahun 2014

Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/9527/masa-transisi-pengalihan-pengelolaan-air-limbah-domestik-dari-dinas-kebersihan-kepada-perusahaan-daerah-pengelolaan-air-limbah-provinsi-daerah-khusus-ibu-kota-jakarta

…vinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2011

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1307/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-daerah-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANG…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2024

PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DALAM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

literasihukum.com/peraturan/10541/pengelolaan-pengaduan-melalui-sistem-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-nasional-dalam-layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 51 Tahun 2024 tentang PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DALAM LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT