Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/en/an-examination-of-the-constitutional-courts-position-in-regional-head-election-disputes-715

…akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Kamus Hukum

Advokat

literasihukum.com/kamus-hukum/11/advokat

…aik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat.

Kamus Hukum

NPWP

literasihukum.com/kamus-hukum/396/npwp

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas perpajakan. Kategori: Hukum Pajak Contoh: Contoh penggunaan: istilah "NPWP" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: UU KUP Rujukan: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Materi Hukum • 29 Apr 2026

Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026

literasihukum.com/en/teror-dc-pinjol-sebar-data-hak-hukum-perdata

Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.

Materi Hukum

7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum

literasihukum.com/en/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum

Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.

Opini • 01 May 2026

Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

literasihukum.com/en/outsourcing-dalam-perspektif-esg-paradoks-tanggung-jawab-sosial-perusahaan

Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/en/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Kamus Hukum

Kepatuhan putusan sirkuler

literasihukum.com/kamus-hukum/1707/kepatuhan-putusan-sirkuler

Kepatuhan putusan sirkuler Ketaatan terhadap persyaratan hukum, tata kelola, keterbukaan, atau pengendalian internal terkait putusan sirkuler. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Kepatuhan putusan sirkuler: Kepatuhan membantu menekan…

Kamus Hukum

Putusan Provisi

literasihukum.com/kamus-hukum/214/putusan-provisi

Putusan provisi Putusan sela untuk tindakan sementara guna mencegah kerugian lebih lanjut selama perkara berjalan. Contoh: Setelah jawaban tergugat, penggugat mengajukan putusan provisi sesuai tahapan persidangan. Hukum Acara Perdata Rujuka…