Opini • 13 Feb 2023

Analisis Penyelewengan Hak Diplomatik Asadollah Assadi Menurut Konvensi Wina 1961

literasihukum.com/en/analysis-of-the-abuse-of-diplomatic-rights-by-asadollah-assadi-according-to-the-vienna-convention-of-1961

Artikel ini menganalisis Penyelewengan Hak Diplomatik Asadollah Assadi Menurut Konvensi Wina 1961. Yuk Simak penjelasannya!

Materi Hukum • 26 May 2024

Hukum Perdata di Indonesia

literasihukum.com/en/civil-law-in-indonesia

Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...

Kamus Hukum

Pembuktian kelalaian lalu lintas

literasihukum.com/kamus-hukum/1985/pembuktian-kelalaian-lalu-lintas

Pembuktian kelalaian lalu lintas Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait kelalaian lalu lintas. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian kelalaian lalu lintas: Pembuktian…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas

literasihukum.com/kamus-hukum/2617/pertanggungjawaban-pidana-kelalaian-lalu-lintas

Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan kelalaian lalu lintas. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana kelalaian lalu lintas: Majelis menil…

Materi Hukum • 11 Mar 2023

Penyelesaian Sengketa Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol

literasihukum.com/en/land-dispute-resolution-in-toll-road-development

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.

Opini • 03 Mar 2023

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata

literasihukum.com/en/subjects-of-civil-law-and-objects-of-civil-law

Artikel ini membahas dasar hukum perdata, termasuk subjek, objek, dan karakteristik keduanya.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 69 · Tahun 2024 • 02 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

literasihukum.com/peraturan/16109/perubahan-atas-peraturan-presiden-nomor-60-tahun-2017-tentang-penghasilan-dan-hak-hak-lain-kepala-perwakilan-ombudsman-republik-indonesia-di-daerah

…024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 25 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/15579/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…omor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026

Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

literasihukum.com/peraturan/12666/rencana-induk-pemajuan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-hak-penyandang-disabilitas-tahun-2025-2049

…Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049