Search Results: tata usaha negara

Kamus Hukum

Pengawasan kerja sama pemerintah dengan badan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2190/pengawasan-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Kamus Hukum

Pengawasan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2223/pengawasan-usaha

…rintah tetap sah, proporsional, dan akuntabel. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Kamus Hukum

Sengketa kerja sama pemerintah dengan badan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/2818/sengketa-kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

…kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Sumber: Terminologi hukum administrasi dan tata negara Rujukan: Definisi editorial ringkas untuk orientasi awal. Gunakan sumber primer untuk kepentingan formal.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

…mbaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

Kamus Hukum

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

literasihukum.com/kamus-hukum/858/keputusan-tata-usaha-negara-ktun

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berisi tindakan hukum administrasi dan menimbulkan akibat hukum. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas keputusan tata u…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 11 Jun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

literasihukum.com/peraturan/412/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Peraturan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal · No. 3 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah

literasihukum.com/peraturan/6868/perubahan-atas-peraturan-menteri-investasikepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-1-tahun-2022-tentang-tata-cara-pelaksanaan-kemitraan-dibidang-penanaman-modal-antara-usaha-besar-dengan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-daerah

…uran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

literasihukum.com/peraturan/10996/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-penjualan-hasil-produk-usaha-pemerintah-daerah-pada-balai-benih-ikan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah Pada Balai Benih Ikan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025

Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/13086/tata-cara-pemungutan-retribusi-jasa-usaha-atas-pelayanan-penjualan-hasil-produksi-usaha-pemerintah-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 164 · Tahun 2023

Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

literasihukum.com/peraturan/16178/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-oleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-dan-kewajiban-pelpaoran-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai-pengusaha-kena-pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Unt…