Opini • 04 Sep 2025

Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit

literasihukum.com/en/impoverishing-corruptors-doesnt-require-waiting-for-the-dpr-why-a-perppu-on-asset-forfeiture-must-be-issued-immediately

Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi

Kamus Hukum

Asas Pelayanan yang Baik

literasihukum.com/kamus-hukum/614/asas-pelayanan-yang-baik

Asas Pelayanan yang Baik Asas/prinsip yang menuntut layanan publik diberikan cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan asas pelayanan yang baik dalam menilai fakta dan norma. Asas & Prinsip Ru…

Kamus Hukum

Gugatan sederhana

literasihukum.com/kamus-hukum/473/gugatan-sederhana

Gugatan sederhana Prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan nilai tertentu secara cepat dan sederhana sesuai peraturan. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Gugatan sederhana" sering digunakan dalam konteks…

Kamus Hukum

Small claims court

literasihukum.com/kamus-hukum/523/small-claims-court

Small claims court Konsep peradilan gugatan sederhana untuk sengketa nilai kecil secara cepat. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “Small claims court” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata…

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-approves-bill-on-asset-forfeiture-officially-included-in-the-2025-2026-national-legislation-program

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Opini • 01 Jan 2026

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

literasihukum.com/en/when-the-state-is-allowed-to-be-wrong-without-feeling-guilty

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/en/a-series-of-problems-in-the-enactment-of-the-tni-law-substance-and-law-making-process-to-revive-military-supremacy

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 25 Mar 2024

Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?

literasihukum.com/en/post-2024-presidential-election-utopian-ongoing-considerations-to-realize-a-golden-indonesia-2045

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/en/fast-track-legislation-its-impact-on-the-principle-of-meaningful-participation-in-indonesian-lawmaking

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berita • 24 Feb 2026

KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA

news.literasihukum.com/en/kpk-needs-testimony-from-former-minister-of-transportation-in-djka-case

KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.