Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 36 · Tahun 2025

Statuta Institut Teknologi Kalimantan

literasihukum.com/peraturan/6434/statuta-institut-teknologi-kalimantan

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 35 · Tahun 2025

Statuta Institut Teknologi Sumatera

literasihukum.com/peraturan/6435/statuta-institut-teknologi-sumatera

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 41 · Tahun 2025

Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang

literasihukum.com/peraturan/5866/statuta-universitas-singaperbangsa-karawang

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 38 · Tahun 2025

Statuta Universitas Sulawesi Barat

literasihukum.com/peraturan/6429/statuta-universitas-sulawesi-barat

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 33 · Tahun 2025

Statuta Universitas Trunodjoyo Madura

literasihukum.com/peraturan/11465/statuta-universitas-trunodjoyo-madura

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Trunodjoyo Madura

Opini • 21 Jun 2025

Pendidikan Gratis Tak Hanya di Sekolah Negeri: Mengupas Putusan MK dari Perspektif Keadilan dan Syariah

literasihukum.com/en/free-education-is-not-only-in-public-schools-examining-the-constitutional-court-decision-from-the-perspective-of-justice-and-sharia

Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/en/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 11 Mar 2026

Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?

literasihukum.com/en/writing-academic-titles-without-a-diploma-prestige-or-legal-risk

…menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.

Opini • 08 Nov 2024

Dilematis: Guru dan Corporal Punishment  

literasihukum.com/en/dilemma-teachers-and-corporal-punishment

…ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia

Opini • 22 Jul 2025

Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi

literasihukum.com/en/tuition-fee-increase-higher-education-costs-betray-the-constitutional-mandate

Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari amanat ini, lahirlah kewajiban negara untuk menyediakan akse...