Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/en/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 08 Nov 2024

Dilematis: Guru dan Corporal Punishment  

literasihukum.com/en/dilemma-teachers-and-corporal-punishment

…ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia

Opini • 11 Mar 2026

Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?

literasihukum.com/en/writing-academic-titles-without-a-diploma-prestige-or-legal-risk

…menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.

Opini • 22 Jul 2025

Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi

literasihukum.com/en/tuition-fee-increase-higher-education-costs-betray-the-constitutional-mandate

Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari amanat ini, lahirlah kewajiban negara untuk menyediakan akse...

Berita • 12 May 2026

Prodi "Kurang Relevan" Dibatasi, Solusi atau Ancaman Akademik?

news.literasihukum.com/en/prodi-kurang-relevan-dibatasi-solusi-atau-ancaman-akademik

Wacana pembatasan bahkan penutupan program studiyang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja oleh Kemendiktisaintek.

Materi Hukum • 27 May 2024

Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat

literasihukum.com/en/building-legal-literacy-based-on-pancasila-towards-a-just-and-dignified-rule-of-law

…a literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.

Opini • 22 Jul 2025

Revolusi Algoritma dan Nasib Pekerja Digital

literasihukum.com/en/the-algorithm-revolution-and-the-fate-of-digital-workers

Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.