Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 1 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

literasihukum.com/peraturan/14724/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-pendidikan-tinggi-sains-dan-teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah · No. 14 · Tahun 2025

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/12321/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-kementerian-pendidikan-dasar-dan-menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 39 · Tahun 2025

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

literasihukum.com/peraturan/5880/penjaminan-mutu-pendidikan-tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah · No. 8 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

literasihukum.com/peraturan/14480/petunjuk-teknis-pengelolaan-dana-bantuan-operasional-satuan-pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah · No. 1 · Tahun 2025

Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/14730/redistribusi-guru-aparatur-sipil-negara-pada-satuan-pendidikan-yang-diselenggarakan-oleh-masyarakat

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah · No. 19 · Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/6454/rencana-strategis-kementerian-pendidikan-dasar-dan-menengah-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 40 · Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/5867/rencana-strategis-kementerian-pendidikan-tinggi-sains-dan-teknologi-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 42 · Tahun 2025

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

literasihukum.com/peraturan/5726/tata-naskah-dinas-di-lingkungan-kementerian-pendidikan-tinggi-sains-dan-teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Opini • 11 Mar 2026

Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?

literasihukum.com/en/writing-academic-titles-without-a-diploma-prestige-or-legal-risk

…menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendidikan Tinggi.

Opini • 22 Jul 2025

Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi

literasihukum.com/en/tuition-fee-increase-higher-education-costs-betray-the-constitutional-mandate

Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari amanat ini, lahirlah kewajiban negara untuk menyediakan akse...