Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 32 · Tahun 2022 • 19 Sep 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/8609/pendelegasian-kewenangan-pelayanan-perizinan-berusaha-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2022 • 10 Nov 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

literasihukum.com/peraturan/1261/pendelegasian-kewenangan-dan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dan-non-perizinan-di-kabupaten-jeneponto

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 36 Tahun 2022 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2877/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…un 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024 • 25 Apr 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

literasihukum.com/peraturan/2874/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-58-tahun-2022-tentang-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…4 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024 • 19 Apr 2024

Pelimpahan sebagain Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan

literasihukum.com/peraturan/5401/pelimpahan-sebagain-kewenangan-pengelolaan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-dari-bupati-kepada-badan-pendapatan-daerah-kecamatan-dan-pemerintah-desakelurahan

…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagain Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelur…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2024 • 26 Sep 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

literasihukum.com/peraturan/1177/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-non-berusaha-dan-non-perizinan

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan Non Perizinan

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 9 · Tahun 2024 • 26 Sep 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

literasihukum.com/peraturan/10233/pengelolaan-barang-milik-negara-di-ibu-kota-nusantara-yang-berada-dalam-penguasaan-dan-kewenangan-otorita-ibu-kota-nusantara

…ng Pengelolaan Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara yang Berada Dalam Penguasaan dan Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 30 · Tahun 2024 • 25 Sep 2024

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

literasihukum.com/peraturan/14002/perubahan-kedua-atas-peraturan-wali-kota-nomor-20-tahun-2018-tentang-pelimpahan-kewenangan-pelayanan-perizinan-dan-non-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-sukabumi

…4 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 5 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/14600/pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

…Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8390/pendelegasian-kewenangan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-pelayanan-nonperizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu