Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/6766/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja

…en Ciamis Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 54 · Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/602/susunan-organisasi-kedudukan-tugas-pokok-fungsi-dan-rincian-tugas-serta-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran-kabupaten-toraja-utara

…UNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 53 · Tahun 2020

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/98/susunan-organisasi-kedudukan-tugas-pokok-fungsi-dan-rincian-tugas-serta-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan-kabupaten-toraja-utara

…UNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 57 · Tahun 2017

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/496/tanda-nomor-polisi-kendaraan-dinas-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 57 Tahun 2017 tentang TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2014

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/7996/tugas-pokok-dan-rincian-tugas-jabatan-struktural-pada-satuan-polisi-pamong-praja-kabupaten-luwu-timur

…r Nomor 8 Tahun 2014 tentang TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Opini • 08 Oct 2023

Pemahaman Mendalam tentang 10 Jenis Delik dalam Hukum Pidana

literasihukum.com/en/an-in-depth-understanding-of-10-types-of-offenses-in-criminal-law

Literasi Hukum - Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hukum pidana, terdapat berbagai jenis delik yang memainkan peran penting dalam mene...

Opini • 26 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-3

literasihukum.com/en/all-about-criminal-law-part-3

Artikel ini membahas mengenai istilah tindak pidana dan penggolongan delik dalam Hukum Pidana. Kira-kira bagaimana yah sejarah dan perkembangannya? yuk simak penjelasan di bawah ini.

Kamus Hukum

Pengaduan

literasihukum.com/kamus-hukum/185/pengaduan

Pengaduan Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya

Materi Hukum • 13 Feb 2026

Aturan Kumpul Kebo & Zina di KUHP Baru 2026: Masih Amankah Check-in Hotel?

literasihukum.com/en/cohabitation-adultery-regulations-in-the-new-criminal-code-of-2026-is-checking-into-hotels-still-safe

Panik soal pasal kumpul kebo dan zina di KUHP Baru 2026? Simak penjelasan lengkap tentang siapa yang boleh melapor, nasib check-in hotel, dan sanksi bagi warga yang main hakim sendiri.

Materi Hukum • 16 Feb 2026

Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

literasihukum.com/en/defamed-in-a-wa-group-or-social-media-here-are-the-articles-on-defamation-in-the-new-criminal-code-the-penalties

…up WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).