Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 114 · Tahun 2023

Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

literasihukum.com/peraturan/18136/pembelian-kembali-surat-utang-negara-di-pasar-sekunder

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Di Pasar Sekunder

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara

…n Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 94 · Tahun 2025

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

literasihukum.com/peraturan/3178/penjualan-surat-utang-negara-dengan-cara-pengumpulan-pemesanan-di-pasar-perdana-domestik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 154 · Tahun 2023

Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai

literasihukum.com/peraturan/16193/penundaan-atau-pengangsuran-utang-di-bidang-kepabeaan-dan-cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Penundaan Atau Pengangsuran Utang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 149 · Tahun 2013

Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah

literasihukum.com/peraturan/13511/prosedur-pembayaran-utang-daerah-pada-satuan-kerja-perangkat-daerahunit-kerja-perangkat-daerah

…) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 2013 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 2002

Surat Utang Negara

literasihukum.com/peraturan/17484/surat-utang-negara

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Kamus Hukum

Akta pengalihan piutang

literasihukum.com/kamus-hukum/1271/akta-pengalihan-piutang

Akta pengalihan piutang Akta atau dokumen formal yang memuat atau membuktikan perbuatan hukum mengenai pengalihan piutang. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Akta pengalihan piutang: Akta dipakai untuk memperjelas identitas para pihak dan obje…

Kamus Hukum

Sengketa pengalihan piutang

literasihukum.com/kamus-hukum/2927/sengketa-pengalihan-piutang

Sengketa pengalihan piutang Perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hukum mengenai pengalihan piutang. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Sengketa pengalihan piutang: Sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau alternatif penyeles…

Materi Hukum • 15 Feb 2026

Diperas atau Diancam Sebar Aib? Ini Pasal 482–483 KUHP Baru dan Hukuman Maksimalnya

literasihukum.com/en/extorted-or-threatened-to-disclose-disgrace-here-are-articles-482-483-of-the-new-criminal-code-and-the-maximum-penalties

Pelaku memaksa Anda bayar dengan ancaman kekerasan atau ancaman sebar rahasia? Simak perbedaan pemerasan (Pasal 482) dan pengancaman (Pasal 483) di KUHP Baru, sanksi penjara/denda, delik aduan, serta bukti yang perlu disiapkan korban.

Kamus Hukum

Set-off (kompensasi)

literasihukum.com/kamus-hukum/782/set-off-kompensasi

Set-off (kompensasi) Perjumpaan utang; saling hapusnya utang piutang karena para pihak saling menjadi kreditur dan debitur. Contoh: Dalam sengketa kontrak, pihak penggugat mendalilkan set-off (kompensasi) untuk menuntut haknya. Hukum Perdat…