Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011

Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 78 · Tahun 1957

Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

literasihukum.com/peraturan/15924/perubahan-canon-dan-cijns-atas-hak-hak-erfpacht-dan-konsesi-guna-perusahaan-kebun-besar

Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…ukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1961

Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16740/tambahan-atas-lampiran-undang-undang-nomor-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Materi Hukum • 03 Jan 2025

Sistem Hukum Amerika: Memahami Hak Konstitusional dan Peran Mahkamah Agung AS

literasihukum.com/en/the-american-legal-system-understanding-constitutional-rights-and-the-role-of-the-us-supreme-court

Pelajari struktur hukum Amerika Serikat, hak konstitusional, dan peran Mahkamah Agung AS. Ketahui bagaimana hukum di AS berkembang dan memengaruhi masyarakat.

Opini • 10 Oct 2024

Penggalian Nilai Konstitusional Freedom from Religion dan Komparasi Konsepsi Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/en/excavating-the-constitutional-value-of-freedom-from-religion-and-a-comparison-of-conceptions-of-human-rights

Artikel ini akan menganalisis posisi konstitusi Indonesia terhadap ateisme mengingat konstitusi Indonesia sangat kental dengan nilai religius.

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 11 · Tahun 2025

Penyelenggaraan Pengawasan Intern

literasihukum.com/peraturan/7436/penyelenggaraan-pengawasan-intern

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 12 · Tahun 2025

Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

literasihukum.com/peraturan/7435/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/en/revision-of-the-election-law-post-constitutional-court-decision-an-urgent-constitutional-obligation

…entang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?